Moskow (KABARIN) - Pemerintah Jerman siap mendiskusikan ide Presiden AS Donald Trump soal Dewan Perdamaian Gaza, tapi sejauh ini belum bisa menyetujui format lembaga itu.
Menurut laporan Der Spiegel, Kementerian Luar Negeri Jerman masih mengecek apakah lembaga tersebut sesuai dengan hukum internasional dan menekankan pentingnya instrumen yang sejalan dengan aturan global.
Juru bicara pemerintah Jerman, Stefan Cornelius, menyatakan pihaknya menghargai undangan AS untuk ikut dalam Dewan Perdamaian. Jerman akan mempertimbangkan partisipasinya jika mekanisme dewan itu terbukti mematuhi hukum internasional.
Dewan Perdamaian Gaza diumumkan Trump pada 16 Januari dan melibatkan sejumlah tokoh, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan menantu Trump, Jared Kushner. Nama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair juga tercantum sebagai anggota.
Rencananya, dewan ini juga akan melibatkan Presiden Bank Dunia Ajay Banga. Trump bahkan mengundang beberapa kepala negara, termasuk Rusia dan Belarus, untuk ikut bergabung.
Sebelumnya, pada November 2025, Dewan Keamanan PBB sudah menyetujui resolusi usulan AS yang mendukung rencana komprehensif Trump dalam menyelesaikan konflik di Jalur Gaza. Dalam pemungutan suara, 13 dari 15 anggota DK-PBB setuju, sedangkan Rusia dan China memilih abstain.
AS mengusulkan pembentukan administrasi internasional sementara di Gaza, Dewan Perdamaian yang dipimpin Trump, dan pengerahan pasukan stabilisasi internasional.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026